Kejari Samarinda Amankan Rp 2 Miliar Lebih dari Terpidana Korupsi

SAMARINDA,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menyelamatkan kerugian negara senilai RP 2.139.319.500 dari terpidana korupsi bernama M.Rusydi, S.H., Bin Hayate (alm), Selasa (20/8/2019). M.Rusydi, S.H., adalah terpidana kasus korupsi berupa Pembayaran dana Tambahan Honorarium Dan Dukungan Operasional PPL Pileg Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013. Dia adalah ASN Kemendagri yang ditugaskan Bawaslu RI mengurusi dana pengawasan yang digelontorkan ke Bawaslu Kaltim namun dalam penggunaan merugikan negara.

Tindakan eksekusi dilakukan Jaksa setelah Putusan Mahkamah Agung R.I (MA) Nomor:1177 K/PID.SUS/2019 tanggal 16 Mei 2019 menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa M.Rusydi, S.H., Bin Hayate (alm). Mahkamah Agung R.I., menjatuhkan kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabla pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.108.430.500,- (tiga milyar seratus delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .Dari Rp.3.108.430.500,- (tiga milyar seratus delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) terpidana M.Rusydi, S.H., Bin Hayate (alm), masih harus menyetorkan kekas negara sebesar Rp 969.111.000,-(sembilan ratus enampuluh sembilan juta seratus sebelas ribu rupiah).

Sebelumnya Jaksa Kejari Samarinda menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Rusydi, S.H., Bin Hayate (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan di Rumah Tahanan Negara, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa M.Rusydi, S.H., Bin Hayate (alm) Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabla pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, membebankan kepada terdakwa untuk membayaruang pengganti sebesar Rp.3.108.430.500,- (tiga milyar seratus delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 9tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Samarinda, Zainal Effendi, S.H.,M.H., mengatakan langkah eksekusi tersebut sesuai perintah putusan kasasi MA yang diajukan oleh terpidana. “Setelah kita eksekusi uangnya langsung diserahkan ke kas negara hari itu juga.Selain uang pengganti, kata Zainal, MA juga menjatuhkan pidana denda kepada M Rusydi sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. MA juga memutuskan terpidana membayar biaya perkara pada tingkat kasasi Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah). Total kerugian dari perkara ini, dalam kasasi MA bernomor 1177 K/Pid.Sus/2019 itu, sebesar Rp 3.108.430.500 dari total anggaran sekitar Rp 5,2 miliar yang diguyur Bawaslu RI untuk Bawaslu Kaltim untuk pengawasan Pilpres 2014 lalu. M.Rusydi, S.H., Bin Hayate (alm) terbukti bersalah karena memanipulasi sejumlah penggunaan seperti menunjuk 3 orang jadi panitia pengawas lapangan (PPL) per desa/kelurahan padahal sesuai aturan hanya 1 orang. Selain itu, ia juga tak membayar honorarium kepada 4.037 PPL namun terpidana membuat laporan seolah dana tersebut sudah diterima PPL.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

 

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kejari Samarinda Amankan Rp 2 Miliar Lebih dari Terpidana Korupsi"