Kejaksaan Negeri Samarinda Jalin Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Samarinda Kejaksaan Negeri Samarinda kembali memperkuat sinergi dengan lembaga lain, kali ini dengan BPJS Kesehatan . Lewat kesepakatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Sebagai penyelenggara jaminan sosial, tentu ada potensi timbul permasalahan hukum yang timbul dari klien, mitra kerja, peserta atau bahkan pihak eksternal. Karena itu, kami juga membutuhkan bantuan hukum dari pihak yang kompeten,” kata Arbayah Rofika selaku Kepala Bidang perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda  di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda pada Senin (12/8/2019).

Pada kesempatan yang sama, kejaksaan Negeri Samarinda  turut melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Samarinda dengan  terkait hal serupa.

Menurut , Dian Anggraini Kumalsari,S.H. kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan.

“Lewat kerja sama ini, kami mengharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan,” kata Dian selaku perwakilan dari Kejaksaan Negeri Samarinda seperti dikutip rilis yang diterima.

Tak lupa, Arbayah menitipkan pesan kepada pejabat Kejaksaan Negeri Samarinda dapat ikut mendorong badan usaha di Samarinda untuk segera menuntaskan kewajibannya untuk mendaftarkan entitas, pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS.

Sampai dengan 31 Juli 2019, adalah mencapai 86,34% badan usaha yang sudah terdaftar dalam Program JKN-KIS untuk Kota Samarinda. Dan masih ditemukan sebanyak 25 Badan Usaha yang tidak patuh dalam mendaftarkan Badan Usaha Pekerja dan seluruh Anggota Keluarga dengan potensi peserta sebanyak 398 pekerja. Dan sebanyak 11 Badan Usaha terindikasi belum mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarga dengan potensi 1.076 jiwa.(doc.nn/smd)

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kejaksaan Negeri Samarinda Jalin Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan"