Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Tema Penyaluran Hibah dan Bansos

Samarinda – Kejaksaan Negeri Samarinda melaksanakan Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum dengan tema tentang Prosedur Penyaluran Hibah atau Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Samarinda di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda, Selasa (13/8/2019).

Diharapkan melalui sosialisasi ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berwenang untuk melakukan evaluasi maupun pihak yang menerima hibah dan bantuan sosial dapat pengetahui prosedur yang telah ditetapkan dalam Perwal No. 7/2019 tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda yang diwakili Kepala Seksi Intelijen, Yudie Arieanto Tri Santosa, S.H.,M.H. yang membuka Penyuluhan menjelaskan, tujuan diterbitkannya Perwal No.7/2019 agar fleksibilitas dalam implementasi kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial dalam berjalan dengan baik dan tertib administrasi.

“Melalui Penyuluhan yang kita lakukan ini, diharapkan Dinas maupun masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses penyaluran dan pemberian hibah maupun bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial dapat terkendali,” kata Yudie.

Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, tegas Yudie, jangan sampai diabaikan. Sudah banyak pejabat pemerintah di tanah air,  tersandung kasus hukum hanya karena abai terhadap sistematika dalam memberikan hibah dan bantuan sosial. “Untuk menghindari hal itu tak terjadi, maka penyuluhan ini kita gelar agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,’’ paparnya.

Dihadapan peserta Penyuluhan yang diikuti pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Samarinda selaku penerima hibah, Yudie selanjutnya menekankan agar pihak penerima hibah dan bantuan sosial juga harus mengerti hak dan kewajiban yang terkandung dalam Perwal No.7/2019.

‘’Sebisa mungkin jangan sampai, karena kita mengharapkan bantuan untuk kepentingan Dinas/Lembaga, justru malah membawa kita masuk ke dalam lingkaran hukum dan berurusan dengan pihak berwajib. Dengan memahami hak dan kewajiban serta sistematika peraturan yang berlaku, saya yakin kita dapat memberikan / menerima hibah dan bantuan sosial secara tepat guna dan tepat sasaran serta memberikan manfaat optimal,’’ ungkapnya.

Kemudian Yudie lebih jauh mengungkapkan, isi dari Perwal No.7/ 2019 terdiri dari tata cara bermohon, persyaratan kelengkapan dokumen, terpenuhinya syarat kepengurusan dan masa terdaftar serta terpenuhinya program kegiatan yang mendukung program pemerintah yang dianggap patut dan layak untuk dibantu. Hal tersebut yang menjadi tugas OPD terkait untuk mengevaluasi atau melakukan verifikasi survey terhadap permohonan proposal yang disampaikan kepada Pemda Kota Samarinda.

Selanjutnya OPD terkait sambung Yudie, menyampaikan hasil evaluasi atau verifikasi kepada Wali Kota melalui BPKAD Kota Samarinda untuk dibahas di DPRD Kota Samarinda. Sementara itu bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok dan perorangan yang tidak punya sumber penghidupan, sebab apabila tidak dibantu maka dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

‘’Bantuan sosial ada dua sistem yaitu terencana dan tidak terencana. Bantuan sosial terencana yang dilakukan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat seperti kegiatan sosial membantu fakir miskin dan panti asuhan. Sedangkan yang tidak terencana seperti musibah bencana alam yang terjadi di luar dugaan,’’ pungkasnya. (doc nn/smd)

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Tema Penyaluran Hibah dan Bansos"